Frankenstein45.Com – 06 Juli 2026 | Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan safari politiknya, kali ini menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah kunjungan ke Lampung. Namun, di tengah perjalanan politiknya, muncul sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai status ijazahnya. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya membawa ijazahnya saat berkunjung ke NTT untuk menjawab pertanyaan publik yang telah berlarut-larut mengenai keaslian ijazah tersebut.
Andreas menyatakan, “Sebaiknya kalau ke sana (NTT) bawa ijazahnya sehingga, kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat.” Ia menambahkan, isu ini telah menarik perhatian masyarakat dalam waktu yang cukup lama dan menimbulkan keraguan di kalangan publik, terutama di NTT mengenai apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Ia juga mengharapkan agar Jokowi memenuhi janjinya untuk hadir di pengadilan terkait kasus ini.
Dalam konteks yang lebih luas, safari politik Jokowi ini mendapatkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, misalnya, menuduh bahwa agenda safari politik Jokowi didanai oleh kelompok oligarki dan kriminal. “Saya menduga akan bergabung solo oligarki parcok. Bergabung di situ pasti para koruptor, dan di Lampung sudah keliatan,” ungkap Said, menekankan bahwa manuver ini bertujuan untuk mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini aktif memberantas korupsi.
Said menganggap langkah Jokowi bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan simbol perlawanan dan perebutan pengaruh antara pemerintahan Prabowo dan oligarki yang ingin tetap eksis. Ia menyebut adanya potensi konspirasi yang ingin mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo melalui aktivitas Jokowi.
Sementara itu, PDIP juga memberikan tanggapan mengenai safari Jokowi. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah. “Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” katanya. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi politik nasional agar tetap kondusif di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Anggota PDIP lainnya, Guntur Romli, menilai bahwa kunjungan Jokowi lebih bertujuan untuk kepentingan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan memperkuat posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Guntur berpendapat bahwa langkah ini merupakan bagian dari kampanye politik menjelang Pemilu 2029, dan bukan untuk Prabowo.
Di sisi lain, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Hadrian Irfani, bersikap lebih santai terhadap safari politik Jokowi, menyatakan bahwa itu adalah hak pribadi dan hak politik yang sah. Ia menegaskan pentingnya saling menghargai di tengah keberagaman kepentingan politik di Indonesia.
Dengan demikian, rencana safari politik Jokowi menuju NTT ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi arena pertarungan politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Publik pun menanti dengan penuh perhatian bagaimana situasi ini akan berkembang, terutama terkait dengan isu ijazah Jokowi yang terus menjadi sorotan.
