Frankenstein45.Com – 13 Juni 2026 | Koalisi masyarakat sipil menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026. Mereka menilai kehadiran unsur militer dalam situasi yang seharusnya ditangani oleh aparat kepolisian melanggar norma demokrasi dan hak kebebasan berkumpul.
Aksi tersebut dipimpin oleh sekelompok mahasiswa yang menuntut transparansi kebijakan publik dan menolak tindakan otoriter. Meskipun demonstrasi berlangsung secara damai, pasukan TNI dikerahkan untuk mengamankan area, yang memicu kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia, aktivis, dan publik.
- Penggunaan TNI dalam urusan sipil dianggap bertentangan dengan Undang‑Undang Dasar 1945 yang memisahkan fungsi militer dan kepolisian.
- Mahasiswa yang berunjuk rasa tidak menentang negara, melainkan mengkritik kebijakan tertentu; mereka tetap merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional.
- Kehadiran militer menambah ketegangan dan berpotensi memicu konfrontasi yang tidak perlu.
- Berbagai lembaga meminta agar penanganan aksi kembali diserahkan kepada Polri dengan prosedur yang proporsional.
Koalisi menegaskan bahwa menamakan mahasiswa sebagai “musuh negara” merupakan retorika yang berbahaya dan dapat mengurangi ruang bagi dialog konstruktif. Mereka menyerukan dialog terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan mahasiswa untuk mencari solusi yang mengedepankan kepentingan publik tanpa mengorbankan kebebasan sipil.
Para pengamat politik memperkirakan bahwa insiden ini dapat menjadi titik balik dalam perdebatan mengenai peran TNI di dalam negeri. Jika tidak ditangani dengan hati‑hati, ketegangan antara institusi keamanan dan masyarakat sipil dapat meningkat, mengganggu stabilitas politik yang selama ini relatif terjaga.
