Pembangunan Yonif TP 923/Mentaya Dipastikan di Lahan Milik TNI, Pemkab Kotim Tegaskan Bukan Penyerobotan
Pembangunan Yonif TP 923/Mentaya Dipastikan di Lahan Milik TNI, Pemkab Kotim Tegaskan Bukan Penyerobotan

Pembangunan Yonif TP 923/Mentaya Dipastikan di Lahan Milik TNI, Pemkab Kotim Tegaskan Bukan Penyerobotan

Frankenstein45.Com – 23 Mei 2026 | Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan kembali bahwa pembangunan fasilitas untuk Yonif TP 923/Mentaya berada di atas lahan yang sah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pada tanggal 22 April 2024.

Bupati Kotawaringin Timur, H. Junaidi, menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan telah melalui serangkaian prosedur administratif yang melibatkan Kementerian Pertahanan, Badan Pertanahan Nasional, serta dinas terkait di tingkat daerah. Semua langkah tersebut telah didokumentasikan dalam nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan TNI.

Beberapa minggu sebelumnya muncul beredar rumor di media sosial yang menuduh adanya penyerobotan lahan milik warga setempat untuk kepentingan militer. Pihak pemerintah menolak keras tuduhan tersebut, menegaskan bahwa tidak ada warga yang kehilangan hak atas tanahnya dan bahwa semua pihak yang terdampak telah menerima kompensasi sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah legalisasi lahan

  • Penetapan lahan oleh Kementerian Pertahanan sebagai wilayah militer.
  • Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan TNI.
  • Pengukuran dan penetapan batas lahan oleh Badan Pertanahan Nasional.
  • Persetujuan akhir dari DPRD Kabupaten dan Gubernur Provinsi.

Lokasi pembangunan terletak di sekitar Desa Mentaya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dengan total luas sekitar 45 hektar. Proyek ini diperkirakan selesai pada akhir tahun 2025 dan mencakup fasilitas barak, tempat latihan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan kesiapan operasional pasukan, terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, serta penguatan keamanan di wilayah Kotawaringin Timur yang strategis.

Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan memantau pelaksanaan proyek secara transparan, sekaligus menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak warga dan menjaga kepentingan nasional.