Frankenstein45.Com – 07 Mei 2026 | Anggaran untuk penyediaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik setelah sejumlah pengguna media sosial mengkritik harga satu pasang yang dilaporkan mencapai Rp 700.000. Isu ini memicu perdebatan sengit mengenai alokasi dana, efektivitas program, serta transparansi pemerintah.
Berbagai netizen menilai angka tersebut tidak proporsional dengan standar kebutuhan pendidikan, mengingat rata‑rata biaya perlengkapan sekolah yang lebih rendah. Beberapa komentar juga menuding adanya potensi inefisiensi atau bahkan kecurangan dalam proses pengadaan.
Komisi VIII DPR RI, yang membidangi kesejahteraan rakyat, menanggapi polemik tersebut dengan menuntut Kementerian Sosial (Kemensos) membuka data terkait pengadaan sepatu. Ketua Komisi VIII, Nama Ketua, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
- Meminta rincian anggaran yang dialokasikan untuk program Sepatu Sekolah Rakyat.
- Menuntut publikasi proses tender, termasuk nama penyedia dan nilai kontrak.
- Meminta laporan akuntabilitas penggunaan dana hingga distribusi akhir ke sekolah.
Kemensos menyatakan siap memberikan klarifikasi, namun menekankan bahwa proses verifikasi data memerlukan waktu. Kementerian juga menambahkan bahwa harga Rp 700.000 mencakup kualitas bahan dan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa di daerah tertentu.
Polemik ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Penguatan transparansi tidak hanya akan mengurangi spekulasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik demi kesejahteraan generasi muda.
