Frankenstein45.Com – 23 April 2026 | Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, alias Purbaya, menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengeksplorasi penerapan pajak atas kapal yang melintasi Selat Malaka. Ide tersebut diangkat dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari jalur pelayaran strategis yang selama ini belum dikenai tarif khusus.
Selat Malaka menjadi salah satu koridor perdagangan tersibuk di dunia, menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. Diperkirakan sekitar 80.000 kapal melewati selat ini tiap tahunnya, membawa muatan berupa minyak, gas, barang konsumen, serta komoditas lainnya. Jika dikenakan pajak, potensi pendapatan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.
Model pajak yang diusulkan mirip dengan kebijakan yang diterapkan di Selat Hormuz, wilayah strategis di Teluk Persia. Di sana, tarif perkapal dikenakan oleh otoritas regional untuk mengelola lalu lintas dan mendanai infrastruktur maritim. Purbaya menekankan bahwa Indonesia tidak berniat menambah beban bagi pelayaran, melainkan menciptakan mekanisme yang adil dan transparan.
- Tujuan utama: memperkuat penerimaan fiskal tanpa mengganggu arus perdagangan.
- Target tarif: dipertimbangkan berbasis tonase atau nilai kargo, dengan pengecualian bagi kapal kecil dan layanan penting.
- Manfaat tambahan: dana dapat dialokasikan untuk peningkatan navigasi, keamanan, serta pelestarian lingkungan laut di sekitar selat.
Beberapa pihak menanggapi usulan ini dengan antusias. Pemerintah Malaysia dan Singapura menyatakan kesediaan untuk berkoordinasi demi menciptakan standar regional yang konsisten. Namun, asosiasi industri pelayaran mengkhawatirkan potensi kenaikan biaya operasional yang dapat mempengaruhi tarif pengiriman barang.
Pemerintah berencana menggelar dialog multinasional dalam beberapa bulan ke depan, melibatkan stakeholder dari ketiga negara serta organisasi internasional. Hasilnya diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang seimbang, mengoptimalkan potensi ekonomi sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan global.
