Frankenstein45.Com – 30 Juni 2026 | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara legislatif dan lembaga teknis dalam mengawasi pelaksanaan Program Makanan Berbasis Gizi (MBG) agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Dasco menekankan pentingnya peran DPR sebagai pengawas kebijakan publik, khususnya yang menyangkut kesehatan dan gizi masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPR akan melakukan pemantauan yang ketat terhadap setiap tahapan program MBG, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Pimpinan BGN menyampaikan laporan singkat mengenai capaian program hingga saat ini, termasuk jumlah wilayah yang telah menerima intervensi gizi, jenis makanan yang disalurkan, dan tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan logistik serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Berikut poin-poin utama yang disepakati dalam rapat koordinasi:
- Penetapan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas program MBG.
- Peningkatan transparansi anggaran dengan laporan bulanan yang dapat diakses oleh DPR dan publik.
- Pembentukan tim monitoring gabungan antara DPR dan BGN untuk melakukan kunjungan lapangan secara rutin.
- Pemanfaatan data berbasis teknologi informasi untuk memantau distribusi makanan bergizi secara real‑time.
- Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.
Dasco menambahkan bahwa jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian target, DPR siap mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang bersifat mengikat. Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga program MBG tidak hanya menjadi inisiatif pemerintah tetapi juga mendapat dukungan dari penerima manfaat.
Rapat diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempercepat penyelesaian masalah gizi buruk, khususnya di wilayah‑wilayah yang masih rawan. Kedua pihak sepakat untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu tiga bulan guna meninjau progres dan menyesuaikan strategi bila diperlukan.
