Frankenstein45.Com – 04 Mei 2026 | Dalam rangka perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), aktivis dan tokoh perempuan Ribka Tjiptaning menyampaikan pesan tegas kepada para ibu-ibu yang hadir. Ia menegaskan bahwa kemarahan tidak seharusnya diarahkan pada suami yang pendapatannya kecil, melainkan pada struktur upah buruh dan kebijakan negara yang belum menjamin kesejahteraan pekerja.
Ribka menyoroti realitas banyak keluarga di Indonesia yang mengandalkan satu atau dua sumber pendapatan, di mana gaji rata‑rata pekerja masih jauh di bawah standar hidup layak. “Jika suami Anda mendapatkan upah yang kecil, jangan menyalahkan dia. Marilah kita menyoroti mengapa sistem upah itu masih rendah, mengapa perlindungan sosial belum memadai, dan mengapa kebijakan pemerintah belum mengakomodasi kebutuhan pekerja,” ujarnya.
Beberapa poin utama yang diangkat dalam pidatonya meliputi:
- Ketimpangan upah antara pekerja tetap dan kontrak.
- Keterbatasan kenaikan upah minimum yang tidak mengikuti inflasi.
- Kebutuhan akan perlindungan jaminan sosial yang lebih luas, termasuk asuransi kesehatan dan pensiun.
- Pentingnya dialog terbuka antara serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan yang adil.
Ribka juga mengingatkan bahwa perubahan tidak dapat dicapai hanya melalui keluhan pribadi, melainkan melalui aksi kolektif. Ia mengajak para ibu-ibu untuk bergabung dalam gerakan solidaritas pekerja, memperkuat jaringan komunitas, serta menuntut transparansi dalam penetapan upah dan kebijakan ketenagakerjaan.
Acara May Day PDIP tersebut dihadiri oleh ribuan anggota partai, serikat buruh, serta aktivis sosial yang menuntut peningkatan standar upah dan perlindungan hak-hak pekerja. Suasana penuh semangat tampak jelas ketika ribuan peserta menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera merah putih, menandakan harapan bersama untuk perubahan yang lebih adil.
Sejalan dengan pesan Ribka, sejumlah organisasi non‑pemerintah juga mengeluarkan rekomendasi kebijakan, antara lain peninjauan kembali Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peningkatan alokasi anggaran untuk program kesejahteraan pekerja. Semua pihak sepakat bahwa reformasi struktural diperlukan untuk mengatasi masalah gaji rendah yang menjadi beban keluarga di seluruh Indonesia.
