Frankenstein45.Com – 09 Mei 2026 | Sejumlah rumor yang menyebar di media sosial akhir-akhir ini menimbulkan kegelisahan publik terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari klaim bahwa Mahkamah Internasional (International Court of Justice) telah menyatakan ijazah sarjana Jokowi asli, hingga tuduhan bahwa Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan keabsahan ijazah tersebut di mata hukum, semuanya terbukti tidak berlandaskan fakta. Bahkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melaporkan dugaan penyebaran informasi bohong yang menuduhnya mendanai kampanye hoaks tentang ijazah Jokowi. Pemerintah, lembaga peradilan, dan aparat kepolisian kini tengah menanggapi serangkaian klaim palsu ini.
Mahkamah Internasional Bukan Pengadil Ijazah Jokowi
Berita yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi beredar luas pada April 2026 melalui beberapa akun Facebook. Pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh tim Cek Fakta Kompas.com menemukan tidak ada pernyataan resmi dari ICJ mengenai hal tersebut. ICJ memang berlokasi di Den Haag, Belanda, dan memiliki mandat menyelesaikan sengketa antar‑negara serta memberikan opini hukum kepada badan‑badan PBB, bukan mengadili permasalahan pribadi seperti keaslian ijazah seorang mantan presiden.
Selain itu, dalam screenshot yang dijadikan bukti, terdapat logo Better World Campaign (BWC), sebuah organisasi nonpartisan di Washington DC. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa artikel berjudul “Breaking News: The International Court Declared Joko Widodo’s Diploma Genuine” tidak tercatat di situs resmi BWC. Hal ini menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan rekayasa digital yang dirancang untuk menimbulkan kebingungan.
Yusril Ihza Mahendra Tidak Pernah Menguatkan Ijazah Jokowi
Rangkaian hoaks selanjutnya melibatkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Sebuah postingan di media sosial mengklaim bahwa Yusril menyatakan ijazah Jokowi sudah sah di mata hukum. Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri jejak digital dan menemukan tidak ada pernyataan resmi atau konferensi pers yang menguatkan klaim tersebut. Sebaliknya, Yusril diketahui menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dalam menanggapi segala tuduhan, tanpa memberikan penilaian khusus tentang dokumen akademik pribadi.
Jusuf Kalla Laporkan Hoaks yang Menuduhnya Membiayai Kampanye Palsu
Kasus lain yang menambah kerumitan dinamika hoaks politik melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pada awal Mei 2026, JK melaporkan kepada Bareskrim Polri bahwa seorang aktivis bernama Rismon Sianipar menyebarkan informasi bohong yang menuduh JK mendanai Roy Suryo dan rekan-rekannya dalam polemik ijazah Jokowi. Dalam pernyataan di kantor Bareskrim, JK menegaskan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan mencemarkan nama baiknya.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim, Brigjen Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti digital dan melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber. Hingga kini, belum ada jadwal pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi utama, namun proses pengumpulan data terus berlangsung.
Mengapa Hoaks Semacam Ini Mudah Menyebar?
- Elemen emosional: Isu mengenai keaslian ijazah seorang mantan presiden memicu rasa penasaran dan kecurigaan publik.
- Kurangnya verifikasi: Banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan konten tanpa memeriksa sumber resmi.
- Penggunaan otoritas palsu: Menyertakan logo lembaga internasional atau menyebut nama pejabat tinggi memberi kesan legitimasi.
- Strategi politik: Hoaks dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan citra lawan atau menciptakan narasi negatif.
Respons Pemerintah dan Lembaga Hukum
Pemerintah menegaskan kembali pentingnya menolak segala bentuk disinformasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperkuat jaringan kerja sama dengan platform digital untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten hoaks. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan penyiar untuk tidak menyiarkan informasi yang belum terverifikasi.
Di tingkat peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) belum menerima gugatan resmi terkait sengketa ijazah Jokowi, karena tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut. Ini menegaskan kembali bahwa lembaga‑lembaga peradilan tinggi di Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani permasalahan pribadi semacam ini.
Kesimpulan
Deretan hoaks yang beredar tentang ijazah Jokowi, pernyataan Yusril, dan tuduhan terhadap JK mencerminkan tantangan serius dalam era informasi digital. Meskipun lembaga internasional, pejabat pemerintah, dan mantan tokoh politik tidak memberikan dukungan pada klaim tersebut, penyebaran informasi palsu tetap berlangsung cepat karena faktor emosional dan manipulasi otoritas. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengecek fakta, dan platform media sosial menjadi kunci untuk menahan gelombang hoaks yang dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.
