Frankenstein45.Com – 12 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan menargetkan pencapaian nol pada akhir periode perencanaan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan 88 kabupaten/kota yang menjadi fokus utama intervensi.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah ambang batas garis kemiskinan minimum, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi menjadi prioritas penanganan.
Proses pemetaan melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPS, serta lembaga‑lembaga daerah. Analisis data mencakup indikator pendapatan, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar. Hasilnya, 88 kabupaten/kota teridentifikasi sebagai wilayah yang memerlukan tindakan intensif.
Berbagai langkah strategis telah dirancang, antara lain:
- Peningkatan program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin ekstrem.
- Pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan.
- Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
- Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil.
Untuk memantau progres, pemerintah menetapkan target tahunan yang dirangkum dalam tabel berikut:
| Tahun | Target Kemiskinan Ekstrem |
|---|---|
| 2022 | 10,5 % |
| 2023 | 9,0 % |
| 2025 | 0 % |
Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar kementerian, dan dampak pemulihan pasca‑pandemi, pemerintah optimis bahwa pendekatan berbasis data dan fokus wilayah dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Abdul Muhaimin menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersama‑sama mewujudkan visi nol miskin ekstrem.
