Frankenstein45.Com – 04 Juli 2026 | Dalam sebuah pengungkapan yang mengguncang dunia politik di Sumatera Utara, Bupati Langkat, Syah Afandin, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 3 Juli 2026, setelah adanya laporan mengenai dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan dirinya.
Kasus ini mencuat setelah KPK menemukan uang tunai sebesar Rp1,22 miliar dalam mobil Afandin, yang diduga merupakan hasil dari praktik korupsi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Syah Afandin meminta fee proyek sebesar 10 persen dari total nilai proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Berbagai proyek yang terlibat dalam dugaan suap ini meliputi 80 paket pekerjaan senilai total Rp9,5 miliar dari Dinas Pendidikan dan 5 paket pekerjaan senilai Rp748 juta dari Dinas Perumahan. Praktik korupsi ini tidak hanya melibatkan Afandin, tetapi juga melibatkan tim suksesnya dalam Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif.
Kronologi Kasus
Kronologi penangkapan Syah Afandin dimulai ketika dia menghubungi Yaqub Abdhal Al Mu’arif untuk merencanakan pertemuan. Namun, saat mengetahui ada tim KPK yang berada di lokasi, Afandin meminta sopirnya untuk membatalkan pertemuan tersebut. KPK kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee proyek yang diminta Afandin.
Selama OTT, KPK berhasil mengamankan total tujuh orang, termasuk sopir Afandin dan sejumlah pejabat lainnya. Dari hasil investigasi, diketahui bahwa Syah Afandin telah menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen senilai Rp1,117 miliar yang diberikan oleh Yaqub, setelah ia berhasil memperoleh proyek-proyek tersebut.
Praktik Korupsi yang Meluas
Selain dugaan suap proyek, Syah Afandin juga diduga terlibat dalam praktik gratifikasi lainnya, termasuk jual beli jabatan dan pengadaan perlengkapan sekolah. Diperkirakan total uang yang diterima oleh Afandin dari praktik korupsi ini mencapai Rp4,3 miliar.
KPK mencatat bahwa selain uang tunai, mereka juga menemukan barang bukti berupa 55 kilogram platinum yang diduga merupakan hasil korupsi. Pengungkapan ini menyoroti bagaimana korupsi dapat merusak integritas pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Reaksi Publik dan Implikasi
Kasus ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan. Banyak yang mengecam tindakan Syah Afandin dan menyerukan agar tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek publik.
Dengan penetapan tersangka terhadap Syah Afandin, langkah KPK diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberantas praktik korupsi yang telah mengakar di dalam birokrasi. Masyarakat pun berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat pulih kembali.
