Frankenstein45.Com – 04 Juli 2026 | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menemukan berbagai permasalahan keuangan dan tata kelola dalam tubuh PT Pos Indonesia (Persero). Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan Danantara tengah melakukan pembenahan secara memyeluruh terhadap PT Pos Indonesia.
Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyebab Mundurnya Dirut PT Pos Indonesia
Dirut PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat selama tiga bulan. Menurut Rohan Hafas, pengunduran diri Daud Joseph terjadi karena perusahaan membutuhkan figur pemimpin yang lebih cocok untuk memimpin agenda transformasi berikutnya dari PT Pos.
Daud Joseph dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia melalui penunjukan oleh Danantara Asset Management per Maret 2026. Ia merupakan seorang pemimpin visioner dengan dedikasi lebih dari 22 tahun dalam menavigasi transformasi strategis di sektor transportasi, agrobisnis, dan otomotif.
Tanggapan Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan persoalan di Pos Indonesia itu merupakan wewenang Danantara. Menurutnya, hal tersebut mesti ditangani Danantara.
Danantara diperintah untuk memecat orang yang dinilai tidak beres. Danantara sekarang memang disuruh pecat-pecat orang kalau nggak beres. Jadi hampir pasti itu dipecat pasti selesai itu.
Danantara tetap berkomitmen untuk melakukan pembenahan di PT Pos Indonesia secara bertahap, dan menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan.
Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum. Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat.
